Menurut Khofifah, kepastian status lahan menjadi penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di kemudian hari.
Selain itu, ia mendorong adanya mekanisme yang jelas untuk menangani perizinan pemanfaatan ruang yang telah terbit sebelum suatu lokasi masuk dalam usulan LP2B.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menentukan lokasi proyek prioritas nasional agar pembangunan tidak berhadapan dengan agenda perlindungan lahan pangan.
Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah, juga tengah mencari pola optimalisasi lahan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan 3 juta rumah, penguatan ketahanan pangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
“Kami sedang mencari format bagaimana 3 juta rumah juga dapat kami maksimalkan, kemudian ketahanan pangan tetap bisa kita maksimalkan, juga memaksimalkan koperasi merah putih dan sekolah rakyat,” katanya.

NOW ON AIR SSFM 100

