Kantor Staf Presiden menegaskan pemerintah akan terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah proses pembenahan internal yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan memastikan pemerintah tidak akan menghentikan program yang menyangkut hajat orang banyak.
“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” kata Dudung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
Dudung mengatakan, perubahan pimpinan dan langkah hukum yang berjalan saat ini menjadi bukti nyata pemerintah bersikap responsif dan transparan.
“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujarnya.
Katanya KSP sudah menjalankan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelasnya.
Dudung mengklaim, saat ini pelaksanaan MBG di akar rumput telah membaik, mulai dari sistem pengawasan yang jauh lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur.
KSP juga membuka ruang untuk pengawasan seluas-luasnya. Sehingga program mampu berjalan optimal, tidak sekedar mengejar kuantitas.
“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Kastaf.
Pemerintah juga memprioritaskan, distribusi makanan ke wilayah terluar.
“Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T,” imbuhnya.(lea/wld/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
