Menhaj: Penyelenggaraan Haji Nonkuota Harus Ada Kepastian Visa

Sejalan dengan penguatan tata kelola itu, Gus Irfan meminta persiapan penyelenggaraan Haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dimulai sejak sekarang.

Tahapannya meliputi evaluasi pelaksanaan Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, validasi data dan dokumen, serta pemantapan kesiapan pembimbing dan layanan jemaah di Arab Saudi.

Kemudian, dia juga menekankan transparansi harga dan pengelolaan dana jemaah. Seluruh komponen layanan harus dijelaskan secara terbuka agar jamaah mengetahui hak yang diterima sesuai kontrak.

Dalam aspek manasik, PIHK diminta mengarahkan pembinaan agar jemaah memiliki kemandirian serta kesiapan menghadapi kondisi nyata selama penyelenggaraan haji.

Materi manasik, kata Irfan, perlu mencakup kesiapan menghadapi pelaksanaan Armuzna, kepadatan jemaah, cuaca ekstrem, penggunaan sistem digital Arab Saudi, hingga kebutuhan jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

“Persiapan Haji 1448 H harus dimulai sekarang. Ukuran keberhasilan penyelenggara bukan jumlah jemaah yang direkrut, tetapi terpenuhinya seluruh hak jemaah sesuai kontrak,” kata Menhaj. (ant/ham/rid)