Zulkifli Hasan (Zulhas) Menteri Koordinator Bidang Pangan meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memanfaatkan bahan pangan dari desa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zulhas menyebut kebutuhan bahan pangan SPPG bisa dipenuhi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, maupun pelaku UMKM setempat.
“Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM,” katanya dikutip Antara pada Jumat (17/4/2026).
Langkah itu, tegas dia, dilakukan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang saling menguatkan satu sama lain.
Menurutnya, program pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga memberi dampak pada perkembangan usaha masyarakat desa.
“Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat,” kata Zulhas.
Keterkaitan antara program gizi dan ekonomi desa menurutnya jadi langkah bagus untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Keterlibatan pelaku usaha desa dalam penyediaan bahan pangan bagi SPPG juga menurutnya bisa membuat pasok pangan lebih efisien serta berdampak langsung pada perekonomian masyarakat desa.
“Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat,” ujar Zulhas.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) dari rencana 28.562 unit SPPG, saat ini sebanyak 23.597 unit telah beroperasi atau sekitar 83 persen dari total rencana pembangunan SPPG.
Sementara itu, jumlah SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tercatat sebanyak 7.204 unit di seluruh Indonesia. Wilayah dengan rasio SLHS tertinggi terhadap SPPG beroperasi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan angka mencapai 65,64 persen.(ant/zan/ris/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
