Mentan Tegaskan Harga Beras Stabil Meski Isu Biaya Kemasan Melonjak

Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menegaskan bahwa harga beras tetap stabil meski muncul isu kenaikan biaya logistik dan kemasan plastik.

Amran menjelaskan, pemerintah menjaga kestabilan harga melalui kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai instrumen pengendali pasar.

“Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET,” kata Amran saat meninjau stok beras di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026) dikutip Antara.

Menurutnya, harga beras SPHP tetap dipertahankan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga di tingkat konsumen akibat berbagai faktor eksternal.

Amran menyebut, pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga tidak menggunakan asumsi, melainkan berdasarkan data dan rasio inflasi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

Amran menekankan bahwa kebijakan harga ditetapkan berdasarkan data dan rasio inflasi, bukan asumsi. Ia menyebut dalam dua tahun terakhir beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional seperti sebelumnya.

“Kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio penyumbang inflasi. Dulu ini (beras) dua tahun terakhir bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama jadi kita pakai data. Nah SPHP kita tidak naikkan tetap harganya seperti sekarang,” tuturnya.

Selain SPHP, pemerintah juga mengandalkan kebijakan HET untuk beras medium dan premium agar harga tetap terkendali di pasar.

Amran meminta pedagang tidak menaikkan harga di atas HET karena tidak ada alasan dari sisi pasokan yang mendukung kenaikan tersebut. Ia menilai kondisi saat ini berbeda dibandingkan masa lalu ketika Indonesia masih bergantung pada impor beras.

Menurutnya, pasar pangan di Indonesia membutuhkan intervensi pemerintah agar harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Ia mencontohkan kasus minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan harga meski Indonesia merupakan produsen terbesar dunia.

Amran juga menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik spekulasi harga. Pengawasan akan diperketat, termasuk melalui Satgas Pangan yang akan menindak pelanggaran.

Ia menyebut saat ini terdapat 76 tersangka dalam kasus terkait perberasan, pupuk, hingga minyak goreng merek Minyakita, dengan total kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun.

Dari sisi pasokan, Amran mengungkapkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5,19 juta ton per (23/4/2026).

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia untuk periode April, sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan stok yang melimpah dan pengawasan ketat, Amran menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga beras di atas ketentuan pemerintah.

Sebagai informasi, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.900 per kilogram.

Untuk beras SPHP, harga ditetapkan Rp12.500 per kilogram di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram di zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) dan Rp13.500 per kilogram di zona 3 (Maluku, Papua).(ant/zan/wld/ipg)