“Kolaborasi menjadi kunci karena penanganan karhutla dan kekeringan membutuhkan respons yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Semua unsur harus bergerak sesuai peran masing-masing,” tuturnya.
Selain penanganan kekeringan, pemerintah juga memperkuat langkah antisipasi potensi El Niño yang dapat meningkatkan risiko karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi penguatan sistem deteksi dan peringatan dini, pemetaan serta klasifikasi wilayah rawan, peningkatan patroli dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga memastikan kesiapan satuan tugas darat berikut personel dan peralatannya.
Pemerintah juga menekankan penerapan standar operasional prosedur penanganan karhutla, penetapan status keadaan darurat berdasarkan rekomendasi teknis dan kondisi lapangan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
“Pemantauan dan respons cepat harus dilakukan secara berkelanjutan. Setiap informasi mengenai karhutla harus segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti agar api tidak meluas dan dampaknya dapat diminimalkan,” tegas Khofifah.
Pelaksanaan OMC di Jawa Timur selanjutnya akan dilakukan secara situasional. Keputusan operasi akan mempertimbangkan keberadaan awan potensial berdasarkan hasil pemantauan dan rekomendasi BMKG. (saf/ipg)

NOW ON AIR SSFM 100

