Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Purbaya Tegaskan Tata Kelola APBN Harus Terus Diperbaiki

Purbaya juga menekankan, APBN 2025 disusun dalam situasi yang tidak biasa. Selain menjadi transisi dari pemerintahan Joko Widodo Presiden ke pemerintahan Prabowo Subianto Presiden, anggaran negara juga harus menghadapi tekanan dari meningkatnya fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik global.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mengklaim stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga. Ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan, ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98 persen, dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,09 persen

“Sementara itu, inflasi berada pada level rendah 2,92 persen tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan dengan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjaga pasokan dan kelancaran distribusi serta koordinasi erat dengan otoritas moneter dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” paparnya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola fiskal ke depan, bukan sekadar mempertahankan opini audit.

“Opini WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan APBN semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan,” tegasnya.(lea/bil/ipg)