Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Purbaya Tegaskan Tata Kelola APBN Harus Terus Diperbaiki

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari upaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Meski opini WTP yang kembali diraih pemerintah ini mencerminkan konsistensi menjaga kualitas pengelolaan fiskal, Menkeu menegaskan, pemerintah masih harus terus membenahi tata kelola APBN agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” kata Purbaya saat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026)

Ia menyebut raihan WTP tidak terlepas dari pengawasan DPR RI serta pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara. Menurutnya pengawasan dan koordinasi yang terjalin mampu memperkuat kualitas tata kelola APBN.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan BPK atas kerja sama yang erat, pengawasan yang efektif, serta berbagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Sinergi dan dukungan tersebut turut memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara,” ujarnya.

Purbaya juga menekankan, APBN 2025 disusun dalam situasi yang tidak biasa. Selain menjadi transisi dari pemerintahan Joko Widodo Presiden ke pemerintahan Prabowo Subianto Presiden, anggaran negara juga harus menghadapi tekanan dari meningkatnya fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik global.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mengklaim stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga. Ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan, ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98 persen, dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,09 persen

“Sementara itu, inflasi berada pada level rendah 2,92 persen tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan dengan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjaga pasokan dan kelancaran distribusi serta koordinasi erat dengan otoritas moneter dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” paparnya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola fiskal ke depan, bukan sekadar mempertahankan opini audit.

“Opini WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan APBN semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan,” tegasnya.(lea/bil/ipg)