Jakarta selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat tujuan utama migrasi penduduk di Indonesia. Kota ini menjadi magnet bagi pencari kerja, pelajar, hingga masyarakat yang berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik di tengah pusaran ekonomi nasional. Namun, pola tersebut kini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan.
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta mencatat migrasi neto risen sebesar -5,40 persen dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang keluar dari Jakarta lebih besar dibandingkan mereka yang masuk ke wilayah tersebut.
BPS dalam laporannya menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan perubahan dinamika mobilitas penduduk di perkotaan besar, termasuk Jakarta yang selama ini menjadi pusat arus urbanisasi nasional. Tren tersebut mengindikasikan mulai menguatnya fenomena kontra urbanisasi di Indonesia.
I Dewa Made Frendika Septanaya Kepala Program Studi Sarjana Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menilai data tersebut menunjukkan perubahan peran Jakarta dalam peta migrasi nasional.
“Sederhananya, jumlah penduduk yang bermigrasi keluar itu lebih besar daripada yang masuk,” ujar Frendika dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, secara konseptual migrasi neto risen merupakan perpindahan penduduk yang menetap antarwilayah administrasi dalam kurun waktu lima tahun.
“Jadi ini secara tak langsung mereposisi Jakarta dalam konteks migrasi itu sebagai daerah pelepas migran, jadi bukan menjadi daerah tujuan migrasi lagi,” imbuhnya.
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu, tetapi hampir merata di seluruh administrasi Provinsi Jakarta.
“Kalau kita lihat di Jakarta, hampir semua kota administrasi mengalami migrasi neto risen negatif. Jadi bukan hanya Jakarta Pusat, tetapi juga Jakarta Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Ini sifatnya struktural,” ujarnya.
Frendika menilai penting untuk membedakan dua hal dalam melihat daya tarik Jakarta, yakni sebagai pusat ekonomi dan sebagai tempat tinggal permanen.
“Jakarta masih menjadi episentrum ekonomi yang menarik untuk mobilitas sosial, tetapi belum tentu menarik sebagai tempat tinggal jangka panjang,” ujarnya.
Ia menyebut kontribusi ekonomi Jakarta masih sangat besar terhadap nasional, yakni sekitar 16–17 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2025, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta diperkirakan mencapai sekitar Rp3.900 triliun hingga Rp4.000 triliun.
Selain itu, kawasan Jabodetabek juga ditopang oleh aktivitas komuter dalam jumlah besar. Sekitar 1–1,5 juta orang setiap hari melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bekerja maupun beraktivitas ekonomi.
“Artinya secara ekonomi Jakarta masih mengalami konsentrasi ekonomi yang sangat tinggi. Ini yang membuatnya tetap menarik,” jelasnya.
Namun, kondisi tersebut tidak sejalan dengan data migrasi SUPAS 2025 yang menunjukkan angka minus 5,40 persen. Menurutnya, hal ini mengindikasikan bahwa Jakarta mulai kehilangan daya tarik sebagai tempat tinggal permanen.
“Masyarakat mulai mempertanyakan apakah Jakarta masih ideal untuk hidup, membangun keluarga, dan menetap dalam jangka panjang,” katanya.
Menurut Frendika, terdapat dua kelompok utama dalam fenomena keluarnya penduduk dari Jakarta.
Pertama adalah kelompok masyarakat yang terdorong keluar karena tekanan ekonomi. Kelompok ini disebut mengalami “displacement due to economic pressure”.
“Ini kelompok yang tersapu keluar karena tekanan ekonomi, terutama karena kompetisi tenaga kerja yang semakin tinggi dan biaya hidup yang mahal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi Jakarta dari kota industri menjadi kota jasa dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin terspesialisasi.
“Jakarta tidak lagi mudah dimasuki oleh semua kelompok pencari kerja seperti dekade sebelumnya,” katanya.
Hal ini juga tercermin dari tingkat pengangguran terbuka, di mana lulusan SMA dan SMK tercatat memiliki angka lebih tinggi dibanding lulusan perguruan tinggi.
Selain itu, tingginya biaya hunian menjadi faktor utama lainnya. Ia mencontohkan harga tanah di Jakarta Pusat yang mencapai sekitar Rp19 juta hingga Rp20 juta per meter persegi.
“Secara sederhana, untuk membeli rumah di sana, sebagian orang mungkin perlu waktu sangat panjang, bahkan tidak realistis,” ujarnya.
Kelompok kedua adalah masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang tetap baik, namun memilih meninggalkan Jakarta demi kualitas hidup.
“Mereka tetap bekerja di Jakarta, tetapi tinggal di Bodetabek seperti BSD, Tangerang, Sentul, Bekasi, Depok, dan Bogor,” katanya.
Motivasinya adalah mencari hunian yang lebih layak, lingkungan yang lebih baik, serta biaya hidup yang lebih rasional.
Menanggapi pertanyaan apakah Jakarta hanya memindahkan masalah ke daerah penyangga, Frendika menilai fenomena ini merupakan bagian dari fase metropolitan matang.
“Apakah ini memindahkan masalah atau memberikan efek ke wilayah sekitar, itu tergantung bagaimana pengelolaan metropolitan dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai daya dukung Jakarta sudah melewati batas kapasitas, sehingga ekspansi ke wilayah sekitar menjadi keniscayaan.
Namun, jika dikelola dengan baik, menurutnya fenomena ini tidak selalu bersifat negatif. Sebaliknya, dapat menciptakan pemerataan ekonomi di kawasan penyangga.
“Artinya, wilayah pinggiran juga diuntungkan karena warga mendapatkan uang dari pusat kota tapi kemudian membelanjakannya di wilayah pinggiran. Sehingga ini juga menggerakkan perekonomian di wilayah peri-urban sebenarnya,” jabarnya. (saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
