PBB Sebut Kelaparan di Sudan dan Gaza Jadi Catatan Sejarah Paling Memalukan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kalau kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza menjadi catatan sejarah paling memalukan. Hal ini disampaikan Antonio Guterres Sekretaris Jenderal PBB dalam sidang Dewan Keamanan PBB, yang digelar Selasa (25/8/2026) kemarin.

Melansir Antara, Guterres melaporkan bahwa pada 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia II, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor, dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut.

Dia mencatat bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak.

“Sebuah kapal tanker minyak yang berlabuh di Selat Hormuz dapat berarti berkurangnya satu kali makan dalam sehari bagi seorang anak di Sudan,” kata Carl Skau Pelaksana Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP).

Skau juga mencatat bahwa di Sudan, harga pangan pokok melonjak hampir 40 persen sejak Februari.

Krisis tiga titik penyumbatan

Skau memperkenalkan kerangka “tiga titik penyumbatan” yang mencakup Selat Hormuz, Laut Merah, dan Laut Hitam. Dia memperingatkan bahwa pembatasan di Selat Hormuz, yang menjadi jalur bagi sepertiga perdagangan pupuk dunia, telah menyebabkan ketersediaan pupuk anjlok, sementara harga minyak melonjak 36 persen sejak perang di Iran dimulai.

Dia menambahkan bahwa pengiriman biji-bijian melalui Selat Istanbul turun 40 persen secara tahunan, sehingga negara-negara yang bergantung pada impor seperti Somalia menjadi sangat rentan.

Guterres mengusulkan upaya yang dibatasi waktu untuk membangun kepercayaan dengan terlebih dahulu berfokus pada verifikasi dan pendaftaran secara netral kapal-kapal pengangkut pupuk.

Dia juga menegaskan bahwa mekanisme tersebut berfungsi sebagai fasilitator praktis dan tidak dapat dipandang sebagai pengganti pemulihan penuh hak navigasi di kawasan tersebut.

Serangan sistematis

Perrine Benoist CEO Action Against Hunger melaporkan lebih dari 900 serangan terhadap sistem pangan di Sudan sejak April 2023, termasuk pemboman pasar dan penjarahan ternak.

Dia memperingatkan bahwa status sebagai perempuan di Sudan menjadi indikator yang secara statistik signifikan terhadap risiko kelaparan.

Benoist menjelaskan tentang “jam malnutrisi”, dengan mengatakan bahwa anak-anak mulai mengalami kegagalan fungsi organ dan kondisi sangat kurus dalam waktu tiga pekan setelah kehilangan akses terhadap pangan.

Guterres mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan proaktif dan tidak menunggu deklarasi kelaparan secara resmi.

“Kita tidak dapat menunggu hingga kelaparan atau kondisi bencana dikonfirmasi secara resmi,” kata Guterres.

Dia mengusulkan penerapan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2417 untuk mencegah perampasan akses warga sipil terhadap pangan dan air.

Selain itu, dia juga menuntut adanya perlindungan terhadap lahan pertanian, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan di pasar, serta mengusulkan sanksi terhadap pihak-pihak yang secara tidak sah menghalangi akses bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, Skau melihat adanya “secercah harapan” di Gaza, tetapi memperingatkan bahwa WFP terpaksa menolak enam dari tujuh anak yang mengalami malnutrisi di Afghanistan akibat kesenjangan pendanaan.(ant/kir/ipg)