Pembangunan Rumah Subsidi di Sejumlah Kabupaten Jatim Masih Terkendala Aturan Lahan

Kondisi itu menghambat sejumlah daerah untuk membuka lahan pembangunan rumah subsidi. Salah satu wilayah yang menghadapi kendala adalah Kabupaten Sidoarjo yang tercatat defisit 6.000 hektare.

“Hasilnya terakhir informasi dari diskusi dengan bidang penataan ruang dan Bapak Dirjen Pak Lamri dari Menteri ATR BPN, ini Sidoarjo ini masih defisit 6.000 hektare. Kalaupun kemudian bersama dengan kota kabupaten lain yang defisit, itu kita kompensasi dengan daerah lain yang memang secara proaktif sudah memberikan surplus, itu masih kurang 4.000 hektare,” kata Emil.

Untuk itu, Pemprov Jatim mengusulkan supaya lahan non-sawah irigasi teknis, seperti tegalan, dapat diperhitungkan dalam mekanisme memenuhi kebutuhan LP2B.

Sambil menunggu solusi dari pemerintah pusat, Emil meminta daerah yang sudah memenuhi persyaratan untuk segera memulai pembangunan agar tidak terjadi stuck dalam merealisasikan program.

“Karena nanti kalau kita stuck di satu ini, karena Sidoarjo ini yang paling besar, tapi daerah lain pun kota-kota tertentu itu masih defisit juga. Contoh Kota Kediri misalnya, itu juga defisit dari LBS 87 persen, LP2B-nya belum sampai,” ucapnya.