Pemerintah terus berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan ekonomi global.
Airlangga Hartarto Menko Perekonomian mengatakan penguatan fundamental ekonomi, pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE), serta penguatan tata kelola sektor keuangan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga, setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto Presiden dan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (22/5/2026).
Airlangga menjelaskan, para ekonom menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, dan perubahan nilai tukar.
Pemerintah menganggap, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat langkah antisipasi Pemerintah menghadapi berbagai dinamika global saat ini.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkap Menko Perekonomian.
Prabowo juga meminta jajaran terkait memonitor berbagai regulasi guna memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.
“Pemerintah juga menilai perlu dilakukan penguatan permodalan perbankan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.
Selain membahas stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, Pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ucapnya.
Airlangga menyampaikan dunia usaha memberikan respon positif soal kebijakan tersebut, dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk Pemerintah.
“Implementasi kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap dengan evaluasi dalam tiga bulan pertama. Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, serta sistem monitoring otomatis guna memastikan implementasi berjalan efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Pemerintah diklaim terus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan fundamental ekonomi, tata kelola sektor keuangan yang prudent, serta optimalisasi pengelolaan devisa dan ekspor nasional agar perekonomian Indonesia tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika global.(lea/kir/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
