Pemerintah Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan untuk Atur Pengelolaan Timah

Sambil menunggu perpres rampung, pemerintah juga membentuk tim kecil yang dipimpin Otto Hasibuan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Kumham Imipas. Tim itu bertugas merumuskan langkah kebijakan serta dasar legal bagi PT Timah untuk membeli bijih timah dari pertambangan masyarakat.

Menurut Yusril, pemerintah memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat di Bangka Belitung. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar persoalan pertimahan dapat diselesaikan tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban.

“Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi terkait persoalan tersebut melibatkan Prof. Asep Nana Mulyana Wakil Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, serta PT Timah.

Yusril menilai sektor timah perlu ditata lebih serius karena Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen komoditas tersebut.