Sabtu, 7 November 2026

Soroti Dugaan Penyadapan Presiden, Hasto: Ini Tindakan Makar yang Tak Boleh Ditolerir

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDIP (kiri) saat menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan soal pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI. Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Ia menekankan bahwa persoalan ini harus diusut secara objektif dan tidak boleh berhenti pada perdebatan politik semata.

Hasto juga mengingatkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang menyangkut hak privasi warga negara sehingga pelaksanaannya harus memiliki landasan hukum dan pengawasan yang kuat. Jangan sampai kewenangan tersebut berubah menjadi alat untuk mengendalikan lawan politik.

Karena itu, ia mendesak agar mekanisme penyadapan di Indonesia diperketat melalui persetujuan pengadilan serta didahului proses penyelidikan yang jelas.

“Penyadapan harus dilakukan dengan suatu mekanisme yang sangat ketat melalui persetujuan dari pengadilan dan diawali dengan proses penyelidikan terlebih dahulu. Sehingga ada indikasi pelanggaran pidana atau ancaman terhadap kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa,” paparnya.

Lebih jauh, Hasto mengungkapkan dirinya pernah mengalami tekanan setelah menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Pengerjaan Jalan, Lalu Lintas Menganti Macet

Eits, Miring

Surabaya
Sabtu, 7 November 2026
30o
Kurs