Sabtu, 7 November 2026

Soroti Dugaan Penyadapan Presiden, Hasto: Ini Tindakan Makar yang Tak Boleh Ditolerir

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDIP (kiri) saat menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan soal pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI. Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Ia menyebut pernah ada utusan Kapolri saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang mendatanginya dan memberikan tekanan.

Pengalaman tersebut, kata Hasto, pernah ia ceritakan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored. Ia menduga informasi yang diperoleh melalui penyadapan ilegal digunakan sebagai instrumen untuk menekan pihak-pihak yang bersikap kritis.

“Bahkan pernah juga ada utusan dari Kapolri saat itu, Pak Listyo Sigit, yang memberikan tekanan-tekanan. Mengapa mereka bisa melakukan tekanan? Karena mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal. Informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu,” kata Hasto.

Hasto menegaskan, negara demokratis tidak boleh membiarkan praktik penyadapan ilegal berkembang menjadi instrumen politik untuk mengintimidasi masyarakat maupun elite politik.

Baginya, perlindungan terhadap privasi, kebebasan berpendapat, dan keselamatan penyelenggaraan negara harus menjadi prinsip utama. Penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal pun harus dilakukan secara transparan agar tidak ada kekuasaan yang merasa berada di atas hukum. (faz/saf)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Pengerjaan Jalan, Lalu Lintas Menganti Macet

Eits, Miring

Surabaya
Sabtu, 7 November 2026
30o
Kurs