Usai Kasus MBG, Ponpes Manbaul Hikam Usulkan Pengelolaan Makanan Langsung oleh Yayasan

Pondok Pesantren Manbaul Hikam masih menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren setelah kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah santri.

KH Abdul Wahid Harun Pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengatakan, penghentian MBG diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan.

Selama masa tersebut, pihak pesantren berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

“Kami koordinasi dengan beberapa pihak dan kita merapatkan barisan bagaimana ke depan enggak terulang seperti itulah. MBG masih stop sekitar 1 bulan,” kata Gus Wahid saat on air di Radio Suara Surabaya, Rabu (9/9/2026) siang.

Menurut Gus Wahid, respons orang tua santri terhadap penghentian sementara MBG cukup beragam. Sebagian menyerahkan keputusan kepada pihak pesantren, sementara sebagian lainnya menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar.

Ia memahami reaksi tersebut karena orang tua tentu mengkhawatirkan kondisi anak-anak mereka. Namun, pihak pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan pilihan terbaik bagi para santri selama berada di lingkungan pondok.

“Namanya juga orang tua, dan itu sah-sah saja. Tapi di pondok punya kebijakan ketika kita sampaikan beliau juga bisa menerima apa adanya. Ketika di rumah anak beliau-beliau. Tapi kalau di pondok kan anak kami semua toh? Kami bertanggung jawab untuk memilihkan yang terbaik bagaimana layaknya,” ujarnya.

Gus Wahid juga mengungkapkan hingga saat ini komunikasi dengan pemilik SPPG Kalitengah yang menyediakan makanan MBG belum terjalin.

Kepala dapur SPPG Kalitengah bersama beberapa pihak, disebut telah datang ke pesantren pada Sabtu (5/9/2026) pagi.

“Kepala dapur SPPG Kalitengah dan beberapa pihak sudah datang ke pondok pada Sabtu pagi. Tapi owner-nya belum menampakkan diri. Belum pernah datang,” kata Gus Wahid.

“Ketika kami tanyakan kepada kepala SPBG tidak bisa dihubungi kecuali oleh lapis yang di atas. Itu pun sejak dua malam yang lalu tidak bisa dihubungi. Nah, ini saya yang tanya-tanya,” imbuhnya.

Menurut informasi yang diterima pihak pesantren, pemilik SPPG tersebut disebut berasal dari Pandaan. Gus Wahid menilai komunikasi langsung dengan pemilik seharusnya dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab setelah kejadian tersebut.

Di tengah evaluasi tersebut, Manbaul Hikam juga menyampaikan usulan perubahan tata kelola MBG kepada sejumlah pejabat pemerintah yang datang ke pesantren.

Gus Wahid mengatakan Wakil Menteri Agama, Kepala Staf Presiden, staf Wakil Presiden, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan Badan Gizi Nasional telah datang dan berdiskusi dengan pihak pesantren.

Dalam pertemuan tersebut, pesantren mengusulkan agar pengelolaan makanan MBG untuk santri dapat dilakukan langsung oleh lembaga pendidikan yang menerima manfaat.

Gus Wahid menyebut sistem tersebut dapat dipelajari dari praktik di Malaysia dan Singapura, dengan makanan dikelola oleh lembaga pendidikan kemudian didistribusikan langsung kepada santri atau siswa.

“Kami usulkan. Tolong kita nyoba belajar dari negara jiran seperti Malaysia dan Singapura, untuk dikelolakan kepada lembaga pendidikan yang menerima manfaat itu untuk selanjutnya langsung didistribusikan kepada santri dan anak-anak atau murid-muridnya,” ujarnya.

Menurut Gus Wahid, sistem tersebut juga dinilai lebih fleksibel karena jumlah makanan dapat disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar aktif di sekolah.

Ia mencontohkan, jika jumlah makanan dibatasi hingga 3.000 porsi, terdapat risiko makanan tidak segera dikonsumsi dan menjadi kedaluwarsa.

Sebaliknya, apabila jumlah penerima tidak dibatasi secara kaku, pesantren dapat mengatur kebutuhan berdasarkan jumlah santri yang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Santri yang tidak menjadi penerima manfaat juga dapat menjadi pertimbangan dalam distribusi makanan kepada masyarakat sekitar.

“Kalau seandainya tidak dibatasi, taruhlah seperti santri di pondok ini yang aktif sekolah akan sedikit seribuan. Yang enggak aktif kan tidak mendapatkan manfaat. Nah itu nanti dibagi-bagi pada tetangga-tetangga yang masak dan yang akan dapat rezeki untuk masakan anak-anak santri,” katanya.

Jika usulan tersebut disetujui pemerintah, Gus Wahid berharap pengelolaan MBG di pesantren dapat dilakukan langsung di bawah yayasan.

“Jikalau di-ACC,” jawabnya ketika ditanya mengenai kemungkinan pengelolaan MBG langsung oleh yayasan.

Ia menilai pesantren memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kebutuhan makanan para santri secara mandiri.

Bahkan, menurut Gus Wahid, sejumlah pesantren telah berdiri selama ratusan tahun dan selama itu pengelolaan makanan santri dilakukan secara internal.

“Pondok-pondok pesantren itu ada yang usianya sudah dua abad. Nah, itu selama ini masakno santrinya juga enggak pernah ada masalah, enggak pernah ada keraguan karena langsung tidak melibatkan pihak luar,” ujarnya.

Gus Wahid menegaskan ,pihaknya tidak menolak program MBG yang merupakan program pemerintah. Namun, pengalaman kasus yang terjadi menjadi alasan bagi pesantren untuk meminta perbaikan sistem tata kelola.

“Kami tidak pernah menolak program pemerintah itu, enggak pernah menolak. Dengan catatan ke depan ini ada perbaikan sistem tata kelola,” tegasnya.

Sementara itu, Gus Wahid mengatakan sejumlah pengasuh pesantren lain turut memberikan dukungan kepada Manbaul Hikam setelah kejadian tersebut. Beberapa di antaranya bahkan datang secara langsung untuk menyampaikan simpati dan meminta doa agar kegiatan belajar mengajar di pesantren masing-masing tetap berjalan lancar.

Menurutnya, dukungan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG, melainkan kekhawatiran agar pelaksanaan program tidak mengganggu proses pendidikan dan keselamatan santri.

Gus Wahid berharap komunikasi dengan pemerintah dapat menghasilkan perubahan sistem yang mampu meningkatkan keamanan dan kepercayaan para wali santri terhadap program MBG.

Ia mengatakan pihak pesantren masih menunggu hasil pembahasan pemerintah atas usulan yang telah disampaikan.

“Kelihatannya digodok dulu. Kalau seandainya masih belum berubah sistem kayaknya kami susah untuk mengedukasi para wali santri,” pungkasnya. (saf/ipg)