KSP: Presiden Ingin Indonesia Bebas Korupsi Setelah Kepala BGN Diganti
Kamis, 4 Juni 2026 | 06:10 WIB
Prabowo Subianto Presiden resmi mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik. Setelah pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan jual-beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah pencopotan Dadan Hindayana kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pergantian pimpinan dalam menjawab berbagai persoalan yang selama ini mengemuka.
Mengenai itu, Radio Suara Surabaya melakukan polling ke pendengar dengan tajuk, “Dengan Bergantinya Kepala BGN, Apakah Kepercayaan Publik Terhadap Program MBG Bisa Pulih atau Tidak?”. Hasilnya, masyarakat sepakat kalau kepercayaan publik tidak bisa pulih, meski pemerintah mengganti Kepala BGN.
Polling ini diambil dari media sosial Instagram @suarasurabayamedia dan secara langsung lewat pesan (WhatsApp) serta telepon yang masuk saat program Wawasan Polling berlangsung, sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.
Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya, Kamis (4/6/2026), respons pengakses Suara Surabaya mengenai penggantian Kepala BGN, seluruh sepakat mengaku kalau hal ini tidak bisa memulihkan kepercayaan publik.
Berdasar data dari pendengar Radio Suara Surabaya yang bergabung melalui telepon dan pesan WhatsApp, sebanyak 77 persen atau 108 pengguna mengaku penggantian Kepala BGN tidak bisa memulihkan kepercayaan publik. Sedangkan 23 persen atau 34 pendengar, memilih bisa.
Kemudian data dari Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 80 persen atau 458 pengguna mengaku penggantian Kepala BGN tidak bisa memulihkan kepercayaan publik. Sedangkan 20 persen atau 111 pendengar, memilih bisa.
Mengenai itu, Dr Firrean Suprapto Dosen Fisipol Universitas Negeri Surabaya sekaligus pengamat kebijakan RI menerangkan bahwa pergantian Kepala BGN sebagai bagian dari koreksi implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
“Bicara pergantian, ini sebenarnya bagian dari koreksi implementasi dan evaluasi. Sejauh ini persepsi publik cukup jengah atau bosan dengan problem MBG yang berkepanjangan,” katanya, saat onair di Radio Suara Surabaya, Kamis (4/6/2026).
Kalau bicara soal perbaikan, lanjut Aan, pemerintah dinilai harus berupaya lebih serius untuk menangani itu, serta memberikan respons serius terhadap isu yang berkembang.
“Dan memang untuk menggantikan sebuah kepemimpinan, harus ada indikasi-indikasi dan bukti-bukti konkret. Ini bagian dari skema kebijakan gitu ya,” lanjutnya.
Aan menyoroti bahwa sejak awal BGN tidak ditata dengan prosedur yang baik. Lembaga itu hanya menjalankan program tanpa persiapan standar operasional prosedur (SOP) yang memadai dan memiliki anggaran yang fantastis untuk lembaga baru.
Dia merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi terstruktur di internal BGN dengan melibatkan pihak independen seperti, perguruan tinggi dan organisasi profesi, serta penguatan mekanisme pengaduan untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik untuk anak-anak dari keluarga miskin (RTM), tapi masih memiliki masalah dalam penentuan target grup yang terlalu luas,” tutupnya.
Sementara itu, Egi Primayogha Kepala Divisi Advokasi Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pencopotan Dadan Hindayana menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terkait adanya masalah dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan figur pimpinan, tetapi juga menyangkut perencanaan, tata kelola, transparansi penggunaan anggaran, sampai pengawasan program di lapangan.
Egi menilai pergantian kepala lembaga belum tentu menjadi solusi apabila tidak diikuti pembenahan yang lebih mendasar. Ia menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran, keterbukaan informasi kepada publik, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.(kir/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
