Postur pemerintahan di Indonesia terbukti menimbulkan inefisiensi anggaran atau anggaran yang tidak tepat guna. Hal ini terbukti dengan adanya overlapping atau penumpukan/penindihan program pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Anwar Sanusi, Direktur Pusat Kajian Analis Lembaga Administrasi Negara mencontohkan satu diantaranya terjadi di pulau – pulau kecil yang ditangani oleh ditjen pesisir dan pulau kecil di kementerian kelautan dan perikanan.
Apabila ada kemiskinan, maka pulau kecil tersebut juga akan ditangani oleh kementerian sosial. Selain itu, pulau kecil biasanya masuk daerah tertinggal, Kementerian pembangunan daerah tertinggal juga menangani hal yang sama.
“Ini overlapping yang luar biasa,” imbuh Anwar Sanusi, dalam diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Ditambah lagi, menurutnya, kementerian – kementerian yang dibentuk terlalu banyak. Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memiliki 34 kementerian. Cina yang memiliki 1,3 Miliar penduduk hanya memiliki 23 kementerian. Inggris hanya 26 kementerian.
Sementara itu, Korea Selatan hanya 17 kementerian. Yang memiliki lebih dari 30 kementerian adalah negara – negara yang baru berkembang seperti Srilanka, Bangladesh, India, termasuk Indonesia.
Anwar memaparkan situasi politik membuat jumlah kementerian membengkak. Transaksi politik melatarbelakangi dibentuknya kementerian yang membengkak. Indonesia, jelasnya, pernah memiliki kementerian yang efisien. Pada kabinet pembangunan II, Indonesia hanya memiliki 25 kementerian.
Sayangnya, pada kabinet pembangunan III, Presiden Soeharto mulai membengkakkan kementerian. Tujuannya untuk mengakomodir kepentingan politik. Bayangkan, kata Anwar, sampai ada kementerian urusan khusus.
“Ini khusus untuk menangani keperluannya presiden. Saya rasa ini tidak baik,” paparnya.
Anwar menjelaskan jika pada pemerintahan Jokowi nanti tidak berubah, maka nantinya akan tetap ada inefisiensi.
Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan luntur. Kepentingan politik akan tetap diutamakan nantinya. Tujuan utama pemerintah untuk fokus kesejahteraan rakyat terabaikan.
Sementara Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, membenarkan, selama ini overlapping program pemerintah sering terjadi. Bahkan, overlapping ini sudah direncanakan sejak jauh.
“APBN yang disusun masih belum sepenuhnya mengadopsi anggaran yang paling diprioritaskan,” ujar Erani.
Hal ini membuat efektifitas anggaran kurang dapat dirasakan.
Program yang dirancang belum disertai pengukuran solid. “Khususnya prioritas pembangunan,” paparnya.
Kesannya, penganggaran kurang maksimal dan bahkan cenderung tidak tepat sasaran.(faz/ain)
Teks Foto:
– Diskusi di Kantor DPP PKB
Foto: Faiz suara surabaya.net
NOW ON AIR SSFM 100
