Ulama Jangan Obral Fatwa Untuk Kepentingan Politik

Prof Dr KH Malik Madani, Khatib am Syurian PBNU menegaskan keterlibatan ulama dalam politik praktis dalam pilkada maupun pilpres telah merugikan umat dan merendahkan martabat ulama sendiri.

Menurutnya, pengalaman pemilu presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 lalu harus menjadi pelajaran bagi para ulama. Sebagai warisatul ambiak seharusnya ulama menjadi panutan umat dan tidak memanfaatkan status keulamaannya lebih untuk kepentingan pribadi dan ambisi kekuasaan.

Malik Madani mengakui ada yang tidak suka dengan pernyataannya, tapi fakta di lapangan seperti itu. Umat bingung melihat ulamanya terbelah.

“Ke depan ulama sebaiknya hati hati, jangan mengobal fatwa politik,” kata pada suarasurabaya.net, Rabu (30/7/2014).

Secara terpisah, As’ad Ali Wakil Ketua Umum PBNU menepis anggapan Malik Madani. Menurutnya, dirinya menjadi tim pemenangan Jokowi – JK atas nama pribadi dan tidak membawa bendera NU.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan KH Said Aqil Sirot, Ketua Umum PBNU selaku pendukung Prabowo – Hatta. (jos/ain/rst)