Pulang dari Laos, Presiden Bisa Langsung Melantik BG sebagai Kepala BIN

DPR RI hari ini menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Komisi 1 terhadap hasil fit and proper test Komjen Polisi Budi Gunawan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), sekaligus pengambilan keputusan.

Fahri Hamzah Wakil ketua DPR RI mengatakan, surat Presiden RI soal usulan Budi Gunawan (BG) menjadi calon KaBIN diantar langsung oleh Pratikno Menteri Sekretaris Negara ke DPR, Jumat (2/9/2016), sebagai sinyal kuat kalau pemerintah serius mengajukan BG.

Atas dasar itulah, kata Fahri, DPR juga menghormati keseriusan pemerintah ini dengan memproses BG sesuai keinginan Presiden.

“Sesuai dengan sinyal dari Presiden kalau yang membawa itu Mensesneg sendiri, berarti kan dianggap penting, maka kita juga menghormati keinginan Presiden dan kebetulan calonnya itu tidak ada masalah. Maka langsung saja diproses dan seperti keinginannya,” ujar Fahri sebelum sidang paripurna, Kamis (8/9/2016).

Fahri menegaskan kalau DPR hari Senin (5/9/2016) juga langsung menggelar rapim, dilanjutkan Paripurna pada hari berikutnya, dan Rabu kemarin juga langsung mengadakan fit and proper test, serta hari ini langsung diambil keputusan di peripurna juga.

“Ya jadi hari Jumat surat datang ke DPR, dan kita langsung rapim Senin, Selasa ke bamus, Rabu ke Komisi I, dan hari ini (Kamis) disahkan paripurna,” kata dia.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, malam ini Joko Widodo Presiden RI dijadwalkan pulang dari Laos (acara G-20), dan Jumat besok (9/9/2016) yang juga hari baik langsung bisa melantik BG.

“Kita berharap mudah-mudahan sekaligus presiden pulang malam ini (dari Laos), ya besok dilantik saja, lebih-lebih Jumat hari baik kan,” ucap Fahri.

Karena Budi Gunawan juga dikenal orang dapur atau yang senang duduk di belakang dan mengelola tata kelola manajemen, Fahri berharap sistem internal dari Badan Intelijen bisa dimodernisasi, sehingga indra Presiden dan indra negara dalam membaca dinamika dan realitas baru semakin canggih.

“Jadi jangan sampai intelijen kita kalah sama aktivitas masyarakat sosial media dan lain-lain seperti Wikileaks dan lain-lain sebagainya, yang kadang-kadang itu mendahului kemampuan negara untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita itu, jangan sampai,” harapnya.

Jadi, kata Fahri, negara harus menggunakan resources yang ada itu untuk kecepatan membaca situasi, sehingga jangan sampai Presiden ada dalam jebakan mengambil keputusan dengan dasar yang salah, seperti di masa-masa lalu.(faz/rid/ipg)