Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengingatkan para kepala daerah dari PDIP agar tidak tergelincir dalam praktik korupsi.
Menurutnya, jebakan korupsi bisa datang dari kerja sama terselubung dengan DPRD, penggelembungan anggaran, hingga imbalan proyek.
Pesan itu disampaikan Mahfud saat memberikan pembekalan kepada kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).
“Salah satu praktik yang sering terjadi adalah menyusun APBD secara kolutif dengan DPRD. Akibatnya, banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang akhirnya masuk penjara secara berjamaah,” kata Mahfud.
Ia menjelaskan, pola korupsi saat ini semakin terdesentralisasi, menyebar secara vertikal maupun horizontal. Praktik manipulasi anggaran seperti mark up atau mark down demi mendapatkan kick back juga masih kerap ditemukan.
“Ini kasus nyata. Saya hanya mengingatkan agar jangan sampai tergoda. Karena korupsi itu bisa dikejar sampai 18 tahun. Sudah pensiun pun, masih bisa dibuka kembali kasusnya,” tegasnya.
Mahfud juga menyinggung soal sistem rekrutmen politik yang dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sistem pemerintahan yang berjalan saat ini dinilainya cenderung mendorong praktik koruptif.
“Orang baik pun bisa jadi korup karena sistemnya tidak mendukung. Apalagi dengan sistem pemilihan terbuka dan liberal seperti sekarang, biaya politik jadi sangat mahal. Itu memicu korupsi sejak awal,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika selama menjabat seorang kepala daerah bisa menjaga integritas dan memegang teguh ideologi partai, maka masa pensiun pun akan tenang.
“Kalau menjabat dengan baik, sesuai dengan ideologi partai, pensiun bisa gagah dan tidur pun tenang,” tutup Mahfud.
Pembekalan ini juga dihadiri sejumlah petinggi DPP PDIP, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, serta Aryo Adhi Dharmo, Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat DPP PDIP.(faz/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
