“Ketika pendapatan kami turun, maka kami harus mengurangi belanja. Pertanyaannya, belanja mana yang harus dikurangi? Belanja operasi atau belanja pegawai? Karena itu kami berharap ada kajian kembali agar fiskal daerah menjadi kuat dan fleksibilitas fiskal kami tidak semakin berkurang,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Surabaya tersebut juga meminta adanya penyempurnaan mekanisme dana bagi hasil dan transfer ke daerah (TKD).
Menurutnya, daerah dengan PAD kecil akan semakin tertekan apabila pengurangan penerimaan tidak diimbangi dengan skema transfer yang lebih adil.
Eri juga menyoroti dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu terhadap belanja pegawai daerah.
“Ketika TKD berkurang, sementara pengangkatan PPPK menjadi beban APBD, maka belanja operasi harus kami alihkan untuk menutup belanja pegawai. Akibatnya, belanja pegawai bisa naik signifikan hingga mendekati 30 persen. Bahkan di Surabaya pun kami akan mendekati angka tersebut ketika PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu,” jelasnya.
NOW ON AIR SSFM 100

