Eri Cahyadi Minta DPR Kaji Ulang Pengurangan Pajak Daerah: Fiskal Kota Jangan Sampai Melemah

Karena itu, APEKSI mengusulkan agar pembiayaan PPPK memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kami berharap ada kebijakan tertentu terkait PPPK. Mungkin DAU untuk kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui APBN sehingga tidak seluruhnya menjadi beban pemerintah daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Eri juga meluruskan anggapan bahwa pemerintah daerah sengaja menahan atau mengendapkan anggaran pada awal tahun. Ia menegaskan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) diperlukan untuk membiayai berbagai kewajiban pada Januari, seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya.

Menurutnya, pendapatan daerah yang berasal dari pajak tidak langsung masuk pada awal tahun sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan jadwal pelaksanaan proyek dengan kemampuan kas.

“Kami di daerah tidak pernah mengendapkan uang. Kami memiliki perencanaan. SiLPA di akhir tahun digunakan untuk membayar kewajiban di awal Januari karena pendapatan pajak belum masuk seluruhnya. Kalau kami memaksakan pekerjaan di awal tahun tanpa ketersediaan kas, kami tidak akan mampu membayar,” tegas Eri.