Golkar Pasang Badan Bela Prabowo soal Sapi Kurban APBN

Partai Golkar angkat suara terkait polemik penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban Prabowo Subianto Presiden RI pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah.

Idrus Marham Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik menegaskan bahwa program tersebut merupakan Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang sah dan sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Idrus, tidak tepat jika bantuan sapi kurban Presiden dipersepsikan sebagai kepentingan pribadi ataupun sekadar pencitraan politik. Sebab, seluruh bantuan disalurkan kepada masyarakat melalui masjid, pondok pesantren, organisasi keagamaan, hingga kelompok masyarakat di berbagai daerah.

“Penggunaan APBN oleh Presiden untuk bantuan sapi kurban itu adalah bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya jelas, agar rakyat yang membutuhkan juga bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha,” ujar Idrus dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (29/5/2026).

Idrus mengatakan, program bantuan kemasyarakatan semacam itu bukan hal baru dalam tradisi pemerintahan Indonesia.

Menurutnya, program serupa juga pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

“Itu dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan skema Banpres dan sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya,” katanya.

Lebih lanjut, Idrus mengungkapkan bahwa Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar telah menginstruksikan seluruh kader Golkar untuk mendukung penuh seluruh kebijakan Prabowo Presiden yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan bangsa.

“Ketua Umum Partai Golkar sudah menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar agar seluruh program pemerintah dan kebijakan Presiden yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan kepentingan bangsa harus kita dukung sepenuhnya,” tegas Idrus.

Ia juga meminta publik tidak membangun narasi negatif terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kritik yang berkembang cenderung berlebihan dan mengabaikan substansi utama program, yakni nilai sosial dan pemerataan kesejahteraan.

“Jangan semua hal dipolitisasi. Dalam tradisi pemerintahan Indonesia, bantuan kemasyarakatan seperti ini sudah berlangsung sejak lama,” ujarnya.

Idrus menilai program sapi kurban Presiden tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya peternak lokal. Pemerintah diketahui melibatkan ratusan peternak daerah dalam penyediaan sapi kurban tahun ini.

“Yang menerima rakyat, yang menikmati masyarakat. Bahkan program ini juga menggerakkan ekonomi peternak lokal karena sapi-sapi itu dibeli dari peternak daerah,” katanya.

Sebelumnya, Juri Ardiantoro Wakil Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa penyaluran sapi kurban Presiden merupakan program rutin Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang dijalankan setiap tahun.

Pada Idul Adha 1447 H, pemerintah menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh Indonesia. Sebanyak 598 ekor diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada organisasi Islam, pondok pesantren, dan tokoh agama.

Pemerintah memastikan seluruh sapi kurban telah memenuhi syarat kesehatan hewan dan ketentuan syariat Islam, termasuk dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan pembelian hewan kurban Presiden menggunakan anggaran negara tidak bertentangan dengan hukum Islam karena manfaatnya kembali kepada masyarakat luas.(faz)