Menurut Hasto, persoalan tersebut bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga menyangkut etika, moral, dan tanggung jawab pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa setiap pejabat harus memenuhi persyaratan pencalonan tanpa intervensi kekuasaan, termasuk ketika memiliki hubungan keluarga dengan seorang presiden.
“Ini menyentuh persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik yang harusnya betul-betul menjaga etika dan seluruh syarat-syaratnya tanpa adanya suatu intervensi dari kekuasaan, meskipun ayahnya saat itu adalah seorang presiden,” kata Hasto.
Ia menilai polemik tersebut menjadi beban tersendiri bagi Prabowo karena berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.
Di luar persoalan Gibran, Hasto mengkritik sejumlah pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari pengangguran sarjana, kepercayaan dunia usaha, hingga pemberantasan korupsi dan penanganan bencana.
NOW ON AIR SSFM 100

