Jelang Demo 27 Agustus, Puan Tegaskan DPR Siap Terima Aspirasi Massa

Puan Maharani Ketua DPR RI memastikan kalau DPR terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk kelompok yang akan menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Puan mengatakan, DPR memiliki mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia juga menyebut pimpinan DPR hingga alat kelengkapan dewan secara bergantian menerima audiensi dari kelompok masyarakat.

“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan usai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa diketahui berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Sedikitnya terdapat empat kelompok yang disebut akan menyampaikan tuntutan masing-masing.

Menanggapi rencana tersebut, Puan mengingatkan para peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kericuhan.

“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Puan.

Puan juga membuka peluang pimpinan DPR menemui langsung massa aksi apabila terdapat perwakilan yang ingin berdialog. Menurutnya, pertemuan dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya DPR mendengarkan berbagai persoalan di lapangan.

“Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelasnya.

“Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” sambung Puan.

Karena itu, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan bertemu dengan perwakilan peserta demonstrasi yang datang ke kompleks parlemen.

“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa Wakil Ketua DPR telah menerima audiensi perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

Pimpinan DPR bersama Komisi VI DPR RI juga menerima karyawan PT Pos Indonesia yang meminta kepastian terkait pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut disebut berdampak pada sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.

Selain itu, DPR terus membuka ruang dialog terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Aspirasi juga datang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk Forum Komunikasi Rakyat Pati yang sebelumnya melakukan audiensi pada Senin (24/8/2026).

Puan menegaskan setiap masukan yang masuk akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPR.

“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme-nya,” pungkas Puan.(faz/ham)