“Kita tidak boleh membiarkan adanya celah yang memungkinkan seseorang memasukkan target penyadapan tanpa prosedur dan persetujuan yang sah. Pengamanan sistem harus menjadi bagian penting yang diatur secara tegas dalam undang-undang,” tegas Aboe Bakar.
Ia secara khusus meminta Baintelkam Polri memberikan masukan mengenai protokol keamanan (protocol security) pada perangkat dan sistem penyadapan yang digunakan aparat penegak hukum maupun institusi terkait.
Aboe Bakar menyoroti pentingnya mekanisme otorisasi berlapis agar tidak sembarang operator atau pejabat dapat menambahkan nomor telepon maupun target tertentu ke dalam sistem, termasuk sistem LIMS, tanpa dasar hukum yang jelas.
Selain pembatasan akses, ia juga menekankan perlunya sistem pencatatan aktivitas digital yang permanen dan tidak dapat dimanipulasi.
Menurutnya, keberadaan audit trail menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas penyadapan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
NOW ON AIR SSFM 100

