“Audit trail harus dirancang sebagai sistem yang benar-benar permanen atau immutable log. Jangan sampai operator, bahkan pejabat internal sekalipun, memiliki kemampuan untuk mengubah atau menghapus rekam jejak aktivitas penyadapan,” ujarnya.
Bagi Aboe Bakar, penguatan aspek teknis tersebut tidak boleh hanya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing lembaga. Pengaturannya harus memiliki landasan hukum yang kuat agar standar keamanan dan pengawasan berlaku secara konsisten.
Ia berharap masukan dari Baintelkam Polri dapat memperkaya pembahasan RUU Penyadapan, khususnya dalam merumuskan ketentuan mengenai otorisasi, pengamanan sistem, pencatatan aktivitas, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan.
Aboe Bakar menegaskan, regulasi penyadapan ke depan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak warga negara.
“Jangan sampai teknologi penyadapan yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum justru berubah menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, sistem pengamanannya harus dikunci melalui undang-undang,” pungkasnya.(faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100

