Kabar Khofifah akan dicopot dari Kabinet JK, terdengar cukup santer di lingkungan Istana. Menurut kabar, Joko Widodo Presiden akan mencopot Khofifah Indarparawansa dari Kabinet setelah resmi mendaftarkan diri di KPU, sebagai peserta Pilgub Jatim 2018.
Mensos yang merangkap Ketum Muslimat NU, berpasangan dengan Emil Dardak Bupati Trenggalek. Di Pilkada nanti, Khofifah Emil akan menghadapi Saifullah Yusuf dan pasangannya.
Johan Budi, Jurubicara kepresidenan dikonfirmasi soal rencana poncopotan Khofifah, mengatakan jika benar Khofifah dicopot dari jabatan menteri , itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden, yang dilindungi UU.
Khusus untuk Khofifah, Johan tidak memberi kepastian, dia menyarankan sebaiknya mengikuti perkembangannya, Apalagi pendaftaran pilkada akan dimulai. Alasannya, presiden yang berwenang menjawab pertanyaan itu. Sebab keputusan pencopotan anggota kabinet ada di tangan presiden.
Sementara itu Arief Budiman, Ketua KPU menjelaskan, soal menteri harus mundur jika ikut Pilkada, tidak ada dalam aturan tertulis, baik dalam UU pemilu maupun UU Pilkada.
Tapi jika Presiden sendiri yang memberhentikan maka itu soal lain. Karena presiden punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan pambantunya.
Lain lagi dengan Jusuf Kalla Wapres, dia menyatakan kalau ada menteri yang ikut pilkada menjadi calon gubernur, etikanya harus mundur, meskipun keharusan mundur itu tidak tertulis dalam Undang Undang.
Secara terpisah Prof Masu`d Said, staf khusus Khofifah, membenarkan Khofifah akan mundur dari kabinet. Khofifah ingin mundur setelah resmi mendaftar di KPU, tapi KH Solahudin Wahid ketua tim sembilan menyarankan khofifah mundur setelah terpilih Gubernur Jatim.
Karena ada dua pendapat yang berbeda, Khofifah mengembalikan persoalan ini kepada presiden, kata Mas`ud ketika dihubungi melalui polselnya, Senin 8 Januari 2018. (jos/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
