KPK: Penyidik Masih Mendalami Hasil Pemeriksaan Bupati Pati Terkait Kasus DJKA Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pihakny masih mendalami hasil pemeriksaan Sudewo Bupati Pati, Jawa Tengah, mengenai kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

“Saat ini Penyidik KPK masih mendalami dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap saudara SDW yang kemarin sudah dilakukan,” ujar Budi Prasetyo Juru Bicara KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Melansir dari Antara, Budi menyebut informasi dab keterangan dari Sudewo sangat membantu penyidik untuk melengkapi atau membuat terang penyidikan kasus dugaan suap DJKA tersebut.

“Nah itu didalami kaitannya seperti apa? Apakah pengetahuan-pengetahuan saksi terkait dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasanya? Apakah saksi juga mengetahui adanya dugaan pengondisian dari pengadaan barang dan jasa tersebut? Termasuk juga pengetahuan saksi terkait dugaan adanya fee proyek. Nah, itu semuanya didalami dalam pemeriksaan kemarin,” ucap Bhdi.

Sebelumnya, nama Sudewo muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa Putu Sumarjaya Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, dan Bernard Hasibuan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan Rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta uang Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui Nur Widayat, stafnya.

Kasus tersebut mulai terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lalu menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni Risna Sutriyanto (RS) aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub.

Sudewo pada 27 Agustus dan 22 September 2025 diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Anggota Komisi V DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Perhubungan.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.(ant/dis/rid)