Pakar Infrastruktur Soroti Tol Sepi Pengguna, Tarif Tinggi Jadi Kendala

Pakar infrastruktur menyoroti rendahnya volume lalu lintas sejumlah ruas tol di Indonesia meski telah beroperasi penuh. Ia menilai tingginya tarif serta kurangnya konektivitas dengan jalur distribusi menjadi kendala utama penggunaan tol.

Gibran Sesunan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyatakan, persoalan utama rendahnya penggunaan tol justru terletak pada perencanaan yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, studi kelayakan yang menjadi dasar pembangunan tol selama ini terlalu optimistis dan tidak realistis terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.

“Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujarnya dilansir dari Antara pada Sabtu (8/11/2025).

Sebelumnya, Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen dari asumsi yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Data tersebut merujuk pada realisasi tahun 2024.

Ia menambahkan, mahalnya tarif sebagai faktor penghambat utama meningkatkan jumlah pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Sebagai contoh, tarif kendaraan golongan 1 di Jalan Tol Manado-Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer untuk sekali melintas, angka yang dinilai memberatkan sektor logistik dan transportasi barang.

Kondisi serupa terjadi di Bengkulu-Taba Penanjung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Kanci-Pejagan dan sejumlah tol lainnya yang juga dilaporkan sepi pengguna.

Beberapa contoh tol yang dibangun dengan orientasi logistik tersebut, katanya lagi, menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dihadirkan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah untuk rantai pasok nasional.

“Padahal, peningkatan akses logistik memiliki peran besar sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi dan dapat mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi,” katanya pula.

Potensi ruas tol eksisting yang belum maksimal, menurut dia, menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU.

Hingga kini, ujarnya pula, belum ada langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis tol-tol yang gagal menarik pengguna.

Padahal permasalahan rendahnya trafik pada 21 ruas jalan tol tersebut, dinilainya, berpotensi menjadi “bom waktu”, seperti kegagalan pengembalian investasi yang dapat menghambat pengembangan dan pembangunan proyek jalan tol baru di masa depan, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, upaya Menteri PU yang menyebutkan tengah mendorong integrasi infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional, menurut dia, belum menyentuh akar masalah.

Banyak tol baru dibangun tanpa koneksi memadai ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi.

“Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan pentarifan yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu segera mengaudit BPJT dan meninjau ulang asumsi bisnis dalam proyek tol agar investasi triliunan rupiah benar-benar memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar menambah daftar panjang jalan tol yang sepi pengguna. (ant/mas/saf/faz)