BPH Migas Pangkas Kuota Pertalite dan Solar Subsidi pada 2026

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Kuota Pertalite dipangkas paling besar, sedangkan solar subsidi juga mengalami penurunan meski lebih terbatas.

Wahyudi Anas Kepala BPH Migas mengatakan, penetapan kuota tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengendalian penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran. Keputusan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/1/2026).

“Kami di BPH Migas telah menetapkan kuota penyaluran JBT dan JBKP untuk tahun 2026,” ujar Wahyudi dilansir dari Antara.

Berdasarkan paparan BPH Migas, kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak solar pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kiloliter. Angka tersebut turun 1,32 persen dibandingkan kuota solar subsidi pada 2025 yang mencapai 18.885.000 kiloliter.

Sementara itu, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite mengalami penurunan lebih signifikan. Pada 2026, kuota Pertalite ditetapkan sebesar 29.267.947 kiloliter, atau turun 6,28 persen dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 31.230.017 kiloliter.

Berbeda dengan solar dan Pertalite, kuota JBT minyak tanah justru mengalami kenaikan tipis. BPH Migas menetapkan kuota minyak tanah 2026 sebesar 526 ribu kiloliter, meningkat 0,19 persen dari kuota 2025 yang sebesar 525 ribu kiloliter.

Penurunan kuota BBM bersubsidi ini tidak lepas dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola penyaluran agar lebih efisien. Sebelumnya, BPH Migas mencatat keberhasilan penghematan anggaran subsidi BBM hingga Rp4,9 triliun sepanjang 2025.

Penghematan tersebut diperoleh melalui pengawasan ketat penyaluran BBM bersubsidi sehingga realisasinya tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Untuk solar subsidi, realisasi penyaluran tercatat mencapai 97,49 persen dari kuota APBN 2025. Dari pengendalian tersebut, pemerintah berhasil menghemat sekitar 473,6 ribu kiloliter solar subsidi atau setara Rp2,11 triliun.

Sementara realisasi penyaluran minyak tanah mencapai 507,9 ribu kiloliter atau 96,75 persen dari kuota APBN sebesar 525 ribu kiloliter. Dari pos ini, pemerintah mencatat penghematan sekitar 17 ribu kiloliter atau setara Rp0,12 triliun.

Penghematan terbesar berasal dari penyaluran Pertalite. Sepanjang 2025, realisasi penyaluran Pertalite tercatat sebesar 28,06 juta kiloliter atau 89,86 persen dari kuota APBN sebesar 31,23 juta kiloliter.

BPH Migas menilai capaian tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan kuota BBM bersubsidi tahun berikutnya, termasuk penyesuaian volume agar subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak. (ant/saf/ipg)