Purbaya Ungkap Penyebab THR ASN Belum Cair Sepenuhnya Terkendala Pengajuan K/L

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan bahwa belum cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh bagi aparatur negara bukan disebabkan oleh kendala di Kemenkeu, melainkan proses administrasi di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut Purbaya, pencairan THR sangat bergantung pada pengajuan dari setiap instansi. Kemenkeu hanya memproses pembayaran setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap sesuai prosedur.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026) yang dikutip Antara.

Ia menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan seluruh anggaran THR melalui APBN. Namun, pencairan tidak dapat dilakukan jika persyaratan administrasi dari K/L belum terpenuhi.

“Belum clear kali persyaratannya apa. Saya enggak tahu ininya (jelasnya). Pasti kan case by case, tapi yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan,” kata Purbaya.

Purbaya memastikan dana THR tersedia dan siap disalurkan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran THR bagi ASN di pemerintah pusat telah mencapai Rp18,5 triliun untuk 2.500.524 pegawai.

Rinciannya meliputi PNS sebesar Rp10,33 triliun untuk 926.072 pegawai, PPPK Rp1,04 triliun untuk 429.771 pegawai, anggota Polri Rp3,42 triliun untuk 489.654 personel, serta prajurit TNI Rp3,37 triliun untuk 581.434 personel. Selain itu, pegawai non-PNS (PPNPN) menerima Rp344,8 miliar untuk 73.593 pegawai.

Secara kelembagaan, sebanyak 8.891 satuan kerja telah merealisasikan pembayaran THR, sementara seluruh K/L atau 98 instansi telah mengajukan pencairan.

Untuk pensiunan, penyaluran THR tercatat mencapai Rp12,15 triliun kepada 3.728.195 penerima atau sekitar 99,67 persen dari total target. Penyaluran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,70 triliun untuk 3.221.955 pensiunan dan PT Asabri sebesar Rp1,44 triliun untuk 506.240 pensiunan.

Sementara itu, untuk aparatur negara di pemerintah daerah, realisasi pembayaran THR telah mencapai Rp20,54 triliun bagi 4.333.310 pegawai. Pembayaran tersebut telah dilakukan oleh 523 pemerintah daerah dari total 546 pemda atau sekitar 95,79 persen.

Purbaya menegaskan, percepatan pencairan THR sangat bergantung pada kelengkapan dokumen dari masing-masing instansi, sehingga diharapkan proses administrasi dapat segera diselesaikan agar seluruh pegawai menerima haknya tepat waktu. (ant/bil/faz)