Panasnya Isu BBM, Mukhamad Misbakhun Kritik Jusuf Kalla

Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI melontarkan kritik terhadap pernyataan Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia menilai pandangan tersebut tidak mencerminkan kondisi fiskal terbaru dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Misbakhun, analisis yang disampaikan JK tidak lagi berbasis data terkini, mengingat posisinya yang sudah tidak berada dalam lingkar pengambilan kebijakan pemerintah.

“Analisis yang disampaikan Pak JK mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung kurang updated. Bisa jadi karena beliau tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data fiskal terbaru,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah mengambil langkah terukur dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat.

“Arahan Presiden untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didasarkan pada perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia,” kata Misbakhun.

Ia juga merujuk pada perhitungan pemerintah yang menyebutkan bahwa harga BBM subsidi tetap aman hingga akhir 2026, bahkan dalam skenario harga minyak dunia menyentuh angka USD 100 per barel.

“Pemerintah sudah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir 2026. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi,” tegasnya.

Selain isu energi, Misbakhun turut menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang dinilai sangat kuat. Ia menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai level tertinggi, dengan cadangan jutaan ton yang tersebar di berbagai wilayah.

“Ini bukti bahwa pemerintah hadir dan siap melindungi rakyat, baik dari sisi energi maupun pangan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Misbakhun mengingatkan agar tokoh nasional berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti ekonomi dan potensi gejolak sosial.

“Sangat tidak bijak jika tokoh bangsa justru memanaskan situasi dengan prediksi kerusuhan. Rakyat butuh ketenangan, bukan narasi yang bisa memicu kecemasan,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga suasana kondusif di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

“Dalam situasi geopolitik yang sulit diprediksi, seharusnya semua pihak bersatu, bukan memperkeruh keadaan dengan analisis yang tidak akurat,” pungkas Misbakhun.(faz)