Gapembi Jatim Dilantik, Pemerintah Tekankan Pengawasan Ketat 3.800 Dapur MBG

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang merupakan mitra strategis Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dilantik di Malang, pada Kamis (9/4/2026).

“Kita harapkan ini menjadi mitra BGN, sehingga nanti pembinaannya cepat, komunikasinya cepat,” kata Zulkifli Hasan Menko Pangan RI dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, meski program MBG menjadi tanggung jawab BGN, tapi dalam realisasinya semua pihak bisa terlibat, khususnya dalam kerangka pengawasan untuk menjamin makanan yang didistribusikan, sesuai standar yang ditentukan, serta untuk menghindari potensi masalah MBG.

“Penanggung jawab utama BGN, tapi pengawasan segala macam itu sekarang semua ikut,” ucapnya.

Pemerintah, kata dia, memiliki pekerjaan besar seiring dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Kita tidak ingin ada satu anak pun yang menjadi masalah. Kita ingin sempurna, menuju ke sana. Itu anak-anak kita, tetapi memang pekerjaan besar sekali, maka kami terus melakukan perbaikan tata kelolanya,” ucapnya.

Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim sebelumnya meminta agar DPW Gapembi Jatim ikut mengawasi operasional 3.800 dapur SPPG, sekaligus menjaga mutu MBG yang didistribusikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa hadirnya Gapembi harus meningkatkan kualitas MBG yang tidak hanya dirasakan oleh murid, tetapi juga masyarakat luas.

“Harapan kami, masyarakat ikut merasakan manfaat, baik mereka yang menyediakan bahan-bahan, bekerja sebagai petugas di SPPG, maupun masyarakat di sekitar dapur SPPG berada,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), Jatim memiliki 3.800 SPPG. Namun, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jatim, dari sekitar 3.500 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 1.700 SPPG di antaranya telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Kita berharap betul-betul bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di Jatim, bahwa ada insiden-insiden, itu bagian dari proses pembelajaran yang harus segera kita sikapi dengan baik, dengan pembenahan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa Jatim sempat menghentikan operasional ratusan SPPG sementara, sebagai bagian dari sikap tegas perbaikan yang terstruktur sebelum SPPG dapat kembali beroperasi.

“Kemarin BGN sudah mengambil langkah tegas, minimal harus mulai mendaftar dulu, menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk SLHS. Kemarin ada keputusan BGN, kalau belum mendaftar SLHS, itu akan ditutup sementara,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Satgas Percepatan MBG juga telah dibentuk dan sudah berjalan dengan saling berkoordinasi lintas sektor dan antar-SPPG untuk memastikan kontrol kualitas pendistribusian MBG dilakukan dengan baik.

“Saya yakin dengan adanya Gapembi Jatim, bukan sekadar ceklis SLHS, tetapi akan dipastikan syarat-syaratnya terpenuhi demi keselamatan peserta dan penerima manfaat. Kami akan bekerja sebaik mungkin untuk bermitra, untuk menjadi partner dalam kesuksesan program ini,” tuturnya.

Makhrus Sholeh Ketua DPW Gapembi Jatim mengatakan bahwa arah gerak organisasi akan fokus pada penguatan sistem dan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya BGN.

Langkah awal yang akan dilakukan, lanjut dia, yakni menyatukan visi para mitra melalui standar yang jelas dan terukur agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Jadi standar ini di anggota kita, kita ingin ini benar-benar penerima manfaat ini bisa maksimal seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden,” katanya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa Gapembi Jatim juga mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan BGN agar seluruh kebijakan dan pembinaan bisa tersampaikan hingga ke tingkat paling bawah.

“Jadi BGN butuh apapun terkait pembinaan ke anggota, kami akan segera untuk menyelaraskan sampai ke level paling bawah,” ucapnya.

Pihaknya berharap, dengan upaya tersebut Gapembi Jatim bisa menjadi penggerak dalam menyukseskan program makan bergizi nasional di Jatim.(ris/bil/ipg)