Tekan Dampak Kenaikan Harga, Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Selama 60 Hari

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026) yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah atas tiket pesawat kelas ekonomi, untuk penerbangan domestik.

Haryo Limanseto Juru Bicara Kemenko Perekonomian mengatakan, melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan, meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

“Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan langsung,” kat Haryo dalam keterangan persnya, Minggu (26/4/2026).

Intervensi kebijakan fiskal dianggap penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Badan Usaha Angkutan Udara wajib melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tepat sasaran,

“Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Pemerintah mengklaim terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang mendorong kenaikan harga tiket.

Sejumlah langkah disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau. Salah satunya dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran sembilan hingga 13 persen.

Sebelumnya pemerintah juga menetapkan penyesuaian fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi sebesar 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler.

“Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global,” pungkasnya.(lea/bil/ham)