Pemerintah Tegaskan Ketahanan Energi Nasional Kian Kuat, Didukung Laporan J.P Morgan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa ketahanan energi Indonesia semakin solid di tengah tekanan global, seiring pengakuan dari laporan internasional yang dirilis J.P. Morgan. Laporan tersebut dinilai menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Dalam publikasi bertajuk “Eye on the Market” edisi terbaru berjudul “Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026”, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Studi yang dirilis pada 21 Maret 2026 itu menganalisis ketahanan energi dari puluhan negara di dunia.

Airlangga Hartarto Menko Perekonomian mengatakan, ketahanan energi Indonesia ditopang kontribusi produksi batu bara domestik. yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22 persen, serta energi terbarukan 7 persen.

“Dalam laporan tersebut, J.P. Morgan secara eksplisit mengelompokkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai kelompok negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi batu bara domestik pada periode guncangan energi,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Laporan tersebut menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia, dengan menggunakan indikator total insulation factor. Yaitu ukuran komposit yang mengagregasi empat komponen utama sumber energi domestik yakni produksi gas domestik, produksi batu bara domestik, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan, sebagai persentase dari useful final energy nasional.

“Indonesia mencatatkan insulation factor sebesar 77 persen, hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan (79 persen) dan di atas Tiongkok (76 persen) serta Amerika Serikat (70 persen),” ujarnya.

J.P. Morgan mengelompokkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai kelompok negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi batu bara domestik pada periode guncangan energi.

Indonesia juga dinilai memiliki tingkat eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang sedang menjadi sorotan.

“Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional, dimana jauh di bawah negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen),” imbuhnya.

Selain itu laporan tersebut menyoroti negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai yang paling rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas.

Airlangga menegaskan pengakuan dari J.P. Morgan merupakan cerminan kerja kolektif lintas Kementerian/Lembaga dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi. Di tengah volatilitas harga energi global, posisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih terkendali bagi APBN 2026 dan membantu melindungi daya beli masyarakat serta kelangsungan aktivitas dunia usaha,” ujar Menko Airlangga.

Katanya, laporan J.P Morgan tidak akan menjadikan Indonesia lengah terhadap risiko yang masih ada.

Pemerintah terus memperkuat beberapa arah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan memperkuat penerimaan PNBP, percepatan transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai RUKN dan RUPTL, perluasan adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai strategi struktural menurunkan ketergantungan pada minyak, serta diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko geopolitik.

Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. (lea/saf/iss)