Pemerintah menilai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia di sektor jasa keuangan sekaligus mengukuhkan posisi sebagai pusat keuangan berkelas dunia.
Purbaya Yudhi Sadewa Menkeu yang mewakili Presiden menyampaikan, keberadaan PFII merupakan kebutuhan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20.
“Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta berdaya saing global,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Ke-26 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut Purbaya, pembahasan RUU PFII bersama DPR dilakukan secara intensif agar pusat keuangan internasional tersebut tidak hanya mampu menarik minat investor global, tetapi juga tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Ia menjelaskan, PFII dibangun di atas tiga pilar utama, yakni akses modal dan investasi, inovasi dan tata kelola, serta penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya nasional.

NOW ON AIR SSFM 100

