Pemkot Surabaya Nonaktifkan Data 169 Ribu KK yang Tidak Ditemukan di Domisili

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menonaktifkan sekitar 169 ribu Kartu Keluarga (KK) dalam aplikasi Check-in Warga, karena tidak ditemukan di alamat tempat tinggalnya saat dilakukan survei Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mengatakan, survei dilakukan terhadap total 1.273.600 KK di Kota Pahlawan sepanjang 2025. Sempat diperpanjang sampai 20 Januari 2026, tetapi keberadaan 169 ribu KK itu tetap tidak ditemukan.

“Ditambah 20 hari oleh Pak Wali (Eri Cahyadi) sampai 20 Januari. Nah, itu tetap kita tidak temukan orang yang tidak ditemukan ketika teman-teman di lapangan itu sekitar 169 ribuan KK,” kata Eddy saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (24/7/2026).

Temuan serupa, lanjutnya, juga muncul dalam proses pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos). Saat petugas kembali mendatangi warga, justru angka warga tak ditemukan di alamat menyentuh hampir 200 ribu KK.

Adapun sistem itu digunakan Pemkot untuk memvalidasi keberadaan penduduk sebelum memberikan intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun program lainnya. Penonaktifan dilakukan agar anggaran dan program Pemkot benar-benar diterima warga yang tinggal di Surabaya, khususnya terkait.