Pemkab Gresik Perkuat Infrastruktur Daerah dengan Pembangunan Jalan Poros Desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat infrastruktur daerah melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan poros desa. Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2026, Pemkab Gresik menangani 16 ruas jalan poros desa dan tujuh ruas jalan kabupaten dengan total panjang pekerjaan sekitar 15,3 kilometer.

Dhiannita Tri Astuti, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik mengatakan, jalan poros desa memiliki peran penting sebagai penghubung antardesa dalam satu kecamatan.

Keberadaannya menunjang mobilitas masyarakat, transportasi anak sekolah, serta aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pertanian. Menurut Dhiannita, pembangunan jalan poros desa juga menjadi perhatian Pemkab Gresik karena berkaitan dengan upaya mendukung ketahanan pangan.

“Jalan poros desa itu penghubung antardesa, jalan utama dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kecamatan. Artinya, sangat penting untuk ekonomi desa, jalur transportasi anak sekolah, ekonomi perdagangan, dan pertanian. Apalagi sekarang mendukung ketahanan pangan,” kata Dhiannita saat mengunjungi Radio Suara Surabaya, Kamis (5/11/2026).

Dia menjelaskan, sebelumya Pemkab Gresik lebih memprioritaskan penanganan jalan kabupaten karena kondisi kemantapannya masih perlu ditingkatkan. Namun, pembangunan jalan poros desa mulai mendapat perhatian, terutama di Kecamatan Benjeng,Balongpanggang, dan Kedamean.

Ketiga kecamatan itu menjadi prioritas karena setiap tahun terdampak banjir yang turut memengaruhi kondisi jalan. Selain itu, sejumlah jalan poros desa di wilayah tersebut sudah lama tidak mendapatkan rehabilitasi.

Penentuan prioritas ini dilakukan berdasarkan kajian teknis dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan, potensi banjir, hingga kebutuhan wilayah terhadap akses pertanian.

“Kami punya prioritas sesuai kondisi jalan. Secara teknis kami tentukan, kemudian kami laporkan kepada bupati dan wakil bupati. Ada beberapa faktor, di antaranya banjir. Benjeng dan Balongpanggang ini wilayah pertaniannya menjadi prioritas,” ujarnya.

Dhiannita mengakui, pembangunan infrastruktur jalan poros desa di Gresik masih perlu dikejar. Sebab, masih ditemukan ruas jalan yang kondisinya berupa tanah, sementara sebagian lainnya sudah menggunakan paving.

Dia berharap masyarakat turut menjaga jalan yang telah diperbaiki ke depan, terutama dengan tidak melintasi jalan menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas atau over dimension over loading (ODOL). Masyarakat juga diminta tidak menggunakan bahu jalan untuk aktivitas berjualan yang dapat mengganggu fungsi jalan.

Lebih lanjut, Dhiannita menyebut, pembangunan jalan membutuhkan biaya besar. Untuk konstruksi aspal, biaya pembangunan satu kilometer jalan bisa mencapai sekitar Rp6,5 miliar, sedangkan konstruksi beton membutuhkan anggaran lebih tinggi.

“Jalan ini dibangun menggunakan uang rakyat dengan biaya tinggi. Karena itu, kami mohon masyarakat bersama-sama merawatnya,” katanya.

Dia menambahkan, anggaran pembangunan jalan poros desa telah dialokasikan dalam PAPBD 2026. Pemkab Gresik juga menyiapkan anggaran pada 2027 untuk melanjutkan pembangunan di kecamatan lain yang belum tertangani.

Sementara itu, Eddy Pancoro Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Gresik menjelaskan, pada PAPBD 2026 terdapat 23 paket pekerjaan yang terdiri dari 16 ruas jalan poros desa dan tujuh ruas jalan kabupaten.

Hingga saat ini, seluruh paket pekerjaan tersebut telah berkontrak. Rata-rata progres pengerjaan di lapangan mencapai sekitar 10 persen. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai 100 persen sesuai batas akhir kontrak pada 24 Desember 2026.

Eddy menjelaskan, sejumlah ruas jalan poros desa menggunakan konstruksi beton atau rigid pavement. Pemilihan konstruksi tersebut didasarkan pada kondisi tanah di wilayah selatan Gresik yang relatif labil dan rentan tergenang air, terutama karena pengaruh luapan Kali Lamong.

Menurutnya, konstruksi beton dipilih untuk meningkatkan ketahanan jalan terhadap genangan sekaligus memperpanjang umur layanan infrastruktur. “Struktur ini untuk menahan genangan air dan mencapai umur layanan. Kami merencanakan konstruksi ini bisa bertahan sampai 25 tahun lebih sehingga lebih awet,” jelas Eddy.

Dia mengatakan, penanganan saat ini masih difokuskan pada tiga kecamatan, yakni Benjeng, Balongpanggang, dan Kedamean. Secara bertahap, DPUTR Kabupaten Gresik juga merencanakan penanganan ruas jalan poros desa di Kecamatan Cerme, Driyorejo, dan lainnya.

Eddy menambahkan, pelaksanaan pembangunan jalan melalui beberapa tahapan, mulai dari evaluasi kondisi jalan sebelum tahun anggaran berjalan, perencanaan, pengadaan barang dan jasa melalui tender terbuka, hingga pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Setelah pekerjaan selesai, tahap berikutnya adalah supervisi sebagai bagian dari proses pembayaran. Selama pelaksanaan, DPUTR juga melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Apabila kontraktor belum menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu, pemerintah dapat memberikan kesempatan penyelesaian dengan konsekuensi pengenaan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak.

Untuk menjaga kondisi jalan setelah pembangunan, DPUTR juga melakukan pemantauan melalui juru jalan. Evaluasi dilakukan terhadap ruas yang mengalami penurunan kondisi maupun yang membutuhkan fasilitas pendukung, seperti saluran drainase. “Itu kami lengkapi dengan pemeliharaan kami,” paparnya.

Eddy menegaskan, pembangunan pada PAPBD 2026 belum mencakup seluruh ruas jalan poros desa yang membutuhkan penanganan. Pemilihan 23 paket pekerjaan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mendahulukan ruas yang dinilai paling membutuhkan perbaikan.

DPUTR Kabupaten Gresik juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kerusakan jalan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penentuan penanganan berikutnya melalui call center 112. (lta/bil/ham)