Sabtu, 7 November 2026

Soroti Dugaan Penyadapan Presiden, Hasto: Ini Tindakan Makar yang Tak Boleh Ditolerir

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDIP (kiri) saat menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan soal pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI. Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengecam keras praktik penyadapan ilegal yang diduga menyasar sejumlah tokoh politik, kelompok kritis, bahkan Presiden.

Menurutnya, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran kewenangan, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi, hak asasi manusia (HAM), serta kedaulatan negara.

Hasto menegaskan, penyadapan yang dilakukan untuk mengintimidasi dan membungkam suara kritis merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh dibiarkan. Terlebih, jika tindakan tersebut menyasar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

“Ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir,” tegas Hasto saat memberikan keterangan kepada awak media di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, sikap PDI Perjuangan terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari komitmen partai dalam menjaga demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Pengerjaan Jalan, Lalu Lintas Menganti Macet

Eits, Miring

Surabaya
Sabtu, 7 November 2026
30o
Kurs