Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengecam keras praktik penyadapan ilegal yang diduga menyasar sejumlah tokoh politik, kelompok kritis, bahkan Presiden.
Menurutnya, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran kewenangan, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi, hak asasi manusia (HAM), serta kedaulatan negara.
Hasto menegaskan, penyadapan yang dilakukan untuk mengintimidasi dan membungkam suara kritis merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh dibiarkan. Terlebih, jika tindakan tersebut menyasar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
“Ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir,” tegas Hasto saat memberikan keterangan kepada awak media di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, sikap PDI Perjuangan terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari komitmen partai dalam menjaga demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara.
NOW ON AIR SSFM 100

