Selasa, 17 November 2026

Legislator Desak Audit Trail Penyadapan Dikunci dalam UU: Jangan Ada Celah Hapus Jejak Digital!

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Aboe Bakar Alhabsyi anggota Komisi III DPR RI (jas hitam) dalam rapat kerja dengan BIN dan Baintelkam Polri, Senin (16/11/2026). Foto: istimewa

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi peringatan serius bagi penyusunan regulasi penyadapan di Indonesia.

Aboe Bakar Alhabsyi Anggota Komisi III DPR RI meminta agar sistem pengamanan teknologi penyadapan diatur secara ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, terutama terkait pembatasan akses dan perlindungan rekam jejak digital (audit trail).

Hal tersebut disampaikan Aboe Bakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam forum tersebut, ia mengingatkan bahwa kelemahan sistem penyadapan dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme pengamanan yang kuat.

Menurut politikus PKS itu, persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut siapa yang berwenang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga bagaimana sistem teknologi di dalamnya dirancang agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Selasa, 17 November 2026
34o
Kurs