Minggu, 22 November 2026

Buruh Jatim Tolak Penerapan UMP Rp2,73 Juta, Nilai Masih Jauh dari KHL

Laporan oleh Akira Tandika Paramitaningtyas
Bagikan
Ilustrasi - Massa aksi FSPMI membentuk barisan di depan Kantor Gubernur Jatim untuk melangsungkan aksi hari ini, Kamis (1/10/2026). Foto: Wildan suarasurabaya.net

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, menolak penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2027 sebesar Rp2,73 juta.

Nuruddin Hidayat Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim menerangkan, nilai tersebut masih jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jawa Timur, yang mana pada tahun 2026 telah mencapai Rp3.742.675,00.

“Artinya, ada kesenjangan sebesar Rp1.012.675,00 setiap bulan antara upah minimum yang ditetapkan Gubernur dengan kebutuhan hidup layak buruh. Sehingga secara tegas kami menolak nilai UMP yang ditetapkan gubernur,” katanya dalam keterangan, Minggu (22/11/2026).

Nuruddin menilai, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tetap menetapkan nilai itu, sama artinya dengan memaksa buruh hidup dengan penghasilan yang lebih rendah sekitar Rp1 juta dari kebutuhan hidup layak setiap bulannya.

“Bagaimana mungkin buruh dapat hidup sejahtera apabila upah yang diterimanya saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak?” tambah Nuruddin.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Minggu, 22 November 2026
34o
Kurs