Indonesia Kembangkan Pembiayaan Inovatif untuk Hadapi Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan yang harus dihadapi seluruh dunia. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan bahwa Indonesia terus mengembangkan pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Komitmen untuk menghindari climate change memang membutuhkan berbagai hal. Regulasi dan policy satu hal, akses terhadap teknologi adalah hal yang lain. Dan pembiayaan menjadi hal yang sangat penting,” kata Menkeu di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

Dari sisi pendanaan, kata Menkeu, Indonesia akan terus melakukan upaya secara global dengan aktif di dalam forum internasional untuk bersama-sama menemukan solusi menghadapi ancaman perubahan iklim ini.

“Saya dalam hal ini menjadi Co-Chair bagi Koalisi Menteri-Menteri Keuangan seluruh dunia di dalam membahas mengenai aspek pendanaan dalam rangka untuk menghindari catastrophic climate change consequences, dimana aspek pendanaan adalah sangat penting,” ujar Menkeu.

Berbagai inovasi pendanaan dibahas di dalam forum tersebut, seperti blended finance atau full of fund.

“Kita sekarang meluncurkan apa yang disebut SDGs (Sustainable Development Goals) Indonesia One sebagai sebuah mekanisme pendanaan yang mencampur antara unsur pemerintah, unsur badan usaha, filantropis, maupun masyarakat dan juga dari sisi internasional,” kata Menkeu.

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sebuah badan yang diharapkan dapat membiayai berbagai inisiatif, implementasi, dan komitmen menghindari perubahan iklim.

“Karena climate change adalah persoalan global dimana emisi karbon tentu sangat mempengaruhi kenaikan temperatur atau suhu Bumi. Oleh karena itu, karbon menjadi sebuah komoditas yang tidak baik dan ada mekanisme pasar yang harus dibuat agar seluruh dunia makin mengimplementasikan pembangunannya, namun tetap berkomitmen terhadap penurunan karbon,” ujar Menkeu.

Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya, seperti membentuk pooling fund yang disebut Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI).

“Pooling fund ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi daerah-daerah yang menghadapi bencana alam secara lebih cepat dan lebih pasti,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan Kementerian Keuangan akan siap untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka menerapkan dan memberikan solusi untuk menghindari ancaman perubahan iklim.

“Kami di Kementerian Keuangan juga berkoordinasi dengan sektor-sektor lain, terutama di sektor keuangan, OJK, Bank Indonesia untuk terus merumuskan berbagai regulasi di sektor keuangan yang konsisten dengan komitmen untuk menghindari climate change. Ini adalah sebuah kerja bersama secara bahu-membahu untuk menghadapi tantangan climate change yang sangat luar biasa,” pungkas Sri Mulyani.(faz/tin/ipg)