Kamis, 3 September 2026

OJK Terbitkan Dua POJK Bursa Mineral Komoditas Strategis Paling Lambat 17 September

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Friderica Widyasari Dewi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Foto: Antara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Bursa Mineral Komoditas Strategis (BMKS), paling lambat 17 September 2026.

Friderica Widyasari Dewi Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan dua aturan tersebut terdiri atas POJK mengenai masa peralihan dan POJK yang mengatur penyelenggaraan BMKS.

“Ada dua POJK yaitu POJK peralihan dan juga POJK pengaturan itu sendiri,” kata Kiki sapaan akrabnya di Jakarta, Kamis (3/9/2026) yang dikutip Antara.

Friderica menjelaskan, mandat pengawasan BMKS diberikan kepada OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam aturan sebelumnya, OJK telah mendapat mandat tambahan untuk mengawasi aset keuangan digital hingga aset kripto. “Yang terbaru ini memang kita mempunyai tugas baru yaitu untuk pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis,” ujarnya.

Menurut Kiki, persiapan pengawasan BMKS cukup mendesak karena bursa tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Karena itu, OJK menargetkan dua POJK terkait BMKS sudah diterbitkan paling lambat 17 September 2026 sebagai dasar untuk mempersiapkan proses peralihan dan pengawasan.

Meski demikian, OJK belum mengungkap jenis mineral maupun komoditas strategis yang nantinya masuk dalam bursa tersebut. Kiki mengatakan penetapan jenis komoditas masih menunggu aturan yang lebih tinggi, terutama Peraturan Presiden (Perpres).

“Saya tidak boleh spill dahulu sekarang, karena kita masih nunggu contoh mineralnya apa aja, komoditas strategisnya apa aja, dan kemudian pengaturan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia menegaskan daftar komoditas yang akan diperdagangkan melalui BMKS nantinya mengacu pada Perpres. “Komoditasnya tunggu Perpres ya, ada di situ semua. Itu nanti terserah Bapak Presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menetapkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral Komoditas Strategis OJK periode 2026-2031 melalui Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (27/8/2026). (ant/bil/faz)

Soerabaja10k
Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Kecelakaan Beruntun di Tol Waru Arah Perak

Truk Patah As Tutup Satu Jalur Benowo Surabaya

Sebelum Terbenam

Surabaya
Kamis, 3 September 2026
29o
Kurs