Pemerintah Berencana Tambah Anggaran Khusus untuk Dukung Kegiatan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah terus berupaya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional.

Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, hari ini, Selasa (12/5/2026), sesudah bertemu Prabowo Subianto Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurutnya, Pemerintah terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM.

Antara lain, dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal sebagai tempat pemasaran, display produk, dan festival UMKM.

“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujarnya.

Kemudian, Pemerintah juga berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.

Cak Imin bilang, pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran khusus kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif sebanyak Rp1 triliun.

Dia berharap pengajuan anggaran itu mendapat persetujuan dan ada tambahan lagi untuk berbagai kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ungkapnya.

Terkait alokasi APBN untuk program perlindungan sosial, Menko Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan, sampai sekarang anggaran yang terpakai sudah mencapai Rp508,2 triliun.

Jumlah tersebut di antaranya untuk bantuan sosial tunai, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

Pada kesempatan itu, Muhaimin menegaskan, Pemerintah terus mengintegrasikan data penerima manfaat supaya bantuan sosial lebih tepat sasaran dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program Pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyebut, Pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota di Indonesia sebagai prioritas pengentasan kemiskinan.

Penetapan daerah prioritas itu bertujuan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen tahun ini, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen tahun 2029. (rid/ipg)