Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Investasi Jatim Melambat, APINDO Minta Kebijakan Pemerintah Pertimbangkan Kondisi Industri

Pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi Jawa Timur pada paruh pertama 2026 mengalami perlambatan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jatim minta pemerintah memastikan kebijakan investasi mempertimbangkan kondisi industri yang sudah ada.

Eddy Widjanarko Ketua DPP APINDO Jatim mengatakan, perlu ada keseimbangan antara terus mendorong investasi baru dengan pemerintah tetap harus memastikan industri eksisting mendapat kepastian dalam menjalankan usahanya.

“Investasi baru tentu harus kita dorong. Tetapi industri yang sudah ada juga harus dijaga. Mereka telah menanamkan modal, menyerap tenaga kerja, membangun rantai pasok, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Jangan sampai setelah investasi berjalan, muncul kebijakan yang justru membuat mereka merasa tidak lagi mendapatkan kepastian dalam menjalankan usahanya,” kata Eddy, Jumat (11/9/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan II 2026 mencapai 5,72 persen secara tahunan (y-o-y), melambat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 5,96 persen.

Perlambatan juga terlihat pada realisasi investasi Jatim, semester I 2026 tercatat Rp72,7 triliun, turun 2,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp74,7 triliun.

Penurunan terjadi baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) turun 2,4 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) turun 3,2 persen.

Namun di tengah perlambatan tersebut, Kabupaten Pasuruan justru mencatatkan realisasi PMA sebesar Rp5,5 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gresik Rp5,4 triliun.

Menurut data DPMPTSP Jatim, capaian tersebut menunjukkan Pasuruan masih memiliki daya tarik bagi investor asing.

Namun, APINDO Jatim menilai daya tarik investasi tersebut perlu diikuti dengan kepastian bagi industri yang telah lama beroperasi di wilayah itu.

Eddy mengapresiasi upaya DPMPTSP Jatim memperkuat investasi melalui penyederhanaan perizinan, termasuk penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi harus benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan. Dunia usaha masih menghadapi persoalan tumpang tindih aturan sektoral maupun kebijakan baru yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian APINDO adalah perubahan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Baku Sawah (LBS). Kebijakan ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi sejumlah industri yang telah berdiri dan beroperasi selama puluhan tahun.

Selain itu, APINDO menyoroti kenaikan beban Air Bawah Tanah (ABT) atau Pajak Air Tanah (PAT) di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan informasi yang diterima APINDO dari pelaku usaha, kenaikan tersebut disebut mencapai sekitar 1.600 persen dibandingkan tarif sebelumnya.

“Yang menjadi perhatian kami adalah besarnya kenaikan beban yang harus ditanggung pengusaha. Kenaikan sampai sedemikian signifikan tentu sangat memberatkan dan mengganggu dunia usaha, khususnya industri yang sudah lama beroperasi dan telah melakukan investasi di Pasuruan,” papar Eddy.

APINDO Jatim mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan kebijakan investasi, tata ruang, perizinan, perpajakan, dan lingkungan berjalan sejalam serta mempertimbangkan kondisi industri yang telah ada.

Ia menilai, kepastian hukum, kepastian biaya, dan konsistensi kebijakan menjadi kunci agar Jawa Timur tetap kompetitif sebagai tujuan investasi sekaligus menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja. (lta/ris/faz)