Purbaya memastikan setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
“Seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat reformasi birokrasi, termasuk memberantas praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya.(lea/iss)









