Purbaya: SAL Rp438,26 Triliun Jadi Penopang Fiskal di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah menegaskan posisi kas negara masih kuat untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir 2025, Saldo Anggaran Lebih (SAL) tercatat sebesar Rp438,26 triliun. Sebagian anggaran tersebut telah digunakan untuk menopang pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, pada awal 2025 posisi SAL mencapai Rp457,54 triliun. Selama tahun berjalan, pemerintah memanfaatkan Rp93,15 triliun untuk mendukung pembiayaan APBN.

“Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN sebesar Rp93,15 triliun dan memperhitungkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Rp72,40 triliun, serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar Rp438,26 triliun,” kata Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Purbaya, posisi SAL masih berada pada level yang memadai untuk menjalankan fungsi sebagai bantalan fiskal. Dana cadangan itu dinilai penting untuk menjaga kemampuan pemerintah merespons berbagai risiko akibat gejolak ekonomi global maupun tekanan terhadap APBN.

“Saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (26/6/2026) pekan lalu, Purbaya juga menyampaikan bahwa per Juni 2026, pemerintah memiliki SAL di Bank Indonesia sebesar Rp590 triliun.

Purbaya menegaskan, APBN Tahun Anggaran 2025 mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di tengah berbagai tantangan global.

Menurut Menkeu, APBN Tahun Anggaran 2025 memiliki nilai strategis karena disusun pada masa pemerintahan Joko Widodo Presiden, kemudian dilaksanakan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto Presiden.

APBN tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan agar tetap berjalan optimal. Di saat yang sama, APBN juga dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan untuk mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang.

“APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 berlangsung di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tantangan itu mulai dari fragmentasi perdagangan hingga eskalasi tensi geopolitik yang meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi, pasar keuangan, investasi, dan rantai pasok global.

Meski demikian, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pada 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98 persen, investasi yang terus tumbuh, serta inflasi yang terjaga pada level 2,92 persen.

Menurut Purbaya, capaian itu mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Selain itu, capaian tersebut juga menunjukkan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“APBN juga menjalankan fungsinya secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkasnya. (lea/bil/ham)