Transaksi Koperasi Merah Putih Jatim Tembus Rp21,57 Miliar, Emil Tegaskan PR Hilirisasi Ekonomi Desa

Transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi tertinggi di nasional dengan angka Rp21,57 miliar dari 4.459.392 transaksi sepanjang 2026.

Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per Senin (13/6/2026), realisasi transaksi dari Jatim menyumbang 38,05 persen secara nasional yang totalnya mencapai sebesar Rp56,69 miliar.

Data tersebut menunjukkan berbagai jenis barang menjadi produk yang paling banyak diperdagangkan oleh 83.382 KDKMP di Jatim sekaligus menyumbang nilai transaksi terbesar yang mencapai 327.580 barang dan nilai transaksi tembus Rp2,25 miliar.

Kemudian di posisi kedua terdapat sarana produksi pertanian. Seperti Pupuk NPK Phonska dengan volume transaksi mencapai 1.171.139 unit dan nilai transaksi sebesar Rp2,15 miliar, serta Pupuk Urea N dengan volume transaksi 994.167 unit dan nilai mencapai Rp1,83 miliar.

Selain sarana produksi pertanian, data Simkopdes juga menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan berbagai kebutuhan pokok masyarakat melalui Kopdes Merah Putih.

Seperti beras medium SPHP 5 kilogram dengan nilai transaksi Rp783,76 juta dan volume penjualan 15.972 unit serta komoditas beras lainnya membukukan volume transaksi 11.844 unit dengan nilai sekitar Rp715,46 juta. Serta masih ada berbagai barang lainnya.

Menanggapi hal itu, Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa pemerintah provinsi masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan keberadaan KDKMP di 38 kabupaten/kota.

Wagub Jatim itu menjelaskan bahwa keberadaan koperasi merah putih harus mampu menghasilkan dampak ke berbagi sektor atau multiplier effect terutama terhadap perekonomian pedesaan secara berkelanjutan.

“Sekali lagi, pekerjaan rumah kami adalah bagaimana (KDKMP) yang sudah terbangun ini semua bisa sesegera mungkin membawa manfaat pada masyarakat. Jadi, kita bukan membanding-bandingkan dengan daerah lain,” ungkap Emil di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (13/7/2026).

Untuk merealisasikan misi tersebut, Emil memastikan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) serta PT Agrinas selaku leading sector dari pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Komunikasi tersebut untuk memastikan pembangunan hingga aktivitas operasional KDKMP di masing-masing wilayah dapat berjalan baik sesuai target yang direncanakan.

“Bagaimana kemudian kami siap bersinergi dengan Kementerian Koperasi, PT Agrinas, mana yang menjadi ranah dari pemerintah provinsi untuk bisa ikut menggenjot KDKMP,” jelasnya.

“Dinas Koperasi juga selalu berkoordinasi dengan semua tim KDKMP untuk memastikan kelancaran pada saat pembentukan koperasi hingga koordinasi dengan pemerintah desa dalam pra pembangunan,” terangnya. (wld/saf/ipg)